Dasar Hukum

Penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Bonai Darussalam melalui sistem "Bonai Darussalam Service" dilaksanakan berdasarkan dan untuk mematuhi kerangka hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komitmen kami adalah untuk memberikan pelayanan yang tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga akuntabel dan memiliki landasan yuridis yang kuat. Berikut adalah peraturan perundang-undangan utama yang menjadi dasar operasional pelayanan kami:

1. Undang-Undang (UU)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (Menjadi landasan utama dalam penetapan standar, asas, dan penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015. Menetapkan kewenangan daerah, termasuk kecamatan, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi digital, termasuk keabsahan dokumen elektronik).

2. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (Memberikan petunjuk teknis lebih lanjut mengenai standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan pengelolaan pengaduan).
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. (Mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi kecamatan, termasuk pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan).

3. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). (Mendorong instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi).

4. Peraturan Menteri & Lembaga

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah. (Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan terintegrasi di daerah).
(Peraturan terkait lainnya yang relevan dengan jenis layanan spesifik, seperti peraturan dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, dll.)

5. Peraturan Daerah (Perda) & Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rokan Hulu (Misalnya: Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Perda tentang Pelayanan Publik, dll.)
Peraturan Bupati (Perbup) Rokan Hulu (Misalnya: Perbup tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, Perbup tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan, dll.)

Seluruh proses bisnis dan alur kerja pada aplikasi "Bonai Darussalam Service" dirancang untuk mematuhi dan melaksanakan amanat dari peraturan-peraturan tersebut di atas.